Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan baru yaitu Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Salah satu alokasi APBD adalah Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos), bantuan berupa uang/barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeloaan serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta adanya studi kelayakan dan banding yang bertujuan meningkatkan kualitas instansi pemerintah daerah maka kami menyelenggarakan pelatihan terkait pemberian Hibah dan Bansos sesuai dengan Peraturan terbaru.

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, maka Media Edukasi Otonomi Daerah akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan agenda jadwal sebagai berikut: